Hari ini Dinas Sosial PPPA Banjarnegara menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda untuk meningkatkan kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak di Banjarnegara.
Siapa saja lembaga-lembaga tersebut? Mereka adalah OPD yang melaksanakan layanan langsung kepada anak-anak, lembaga pendidikan, dan forum Anak Banjarnegara.
Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap, kedepan lembaga layanan di Banjarnegara akan diisi oleh aparatur yang memiliki kompetensi, kapabilitas, kapasitas, serta kepedulian akan pemenuhan dan perlindungan hak anak.
Dalam penyelenggaraannya, Dinas Sosial PPPA berkerjasama dengan pemangku kepentingan lain. Diantaranya adalah BAPERLITBANG Kabupaten Banjarnegara. Dimana pada kesempatan ini Kepala BAPERLITBANG berkenan hadir secara pribadi untuk menyampaikan materi-materi terkait kebijakan daerah bagi pemenuhan dan perlindungan hak anak. Selain itu, kegiatan ini juga didukung oleh narasumber dari Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jateng.
Kegiatan ini menunjukan adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Daerah untuk menjaga dan memenuhi hak anak. Salah satu hak asasi yang paling mendasar. Dimana kebijakan atas pemenuhan tersebut akan menentukan kualitas anak-anak, generasi penerus Bangsa di masa depan.
Kebijakan hari ini akan menentukan generasi seperti apa yang akan mengisi Indonesia di usia emas nanti. Tahun 2045, ketika Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan, ketika Indonesia menikmati bonus demografi, ketika Indonesia menjadi salah satu ekonomi terbesar didunia.
Kita ingin Indonesia hari itu diisi dengan generasi muda yang kuat, pintar, berkarakter dan tangguh. Bukan generasi yang lemah, tertinggal, dan problematik.
Disini, semua kita semua sebagai bagian dari pemangku kepentingan memiliki peran sentral. Karena apa yang dilakukan oleh anak-anak akan ditentukan oleh bagaimana lingkungan memperlakukan mereka.
Tahun 2007 ada penelitian di Riau yang menemukan fakta bahwa 42% anak sekolah yang nyambi kerja menyebutkan “kebutuhan akan penghargaan” sebagai penyebab kenapa mereka memilih untuk bekerja. Tidak semata-mata desakan faktor ekonomi. Selain itu, 62% menyatakan bahwa mereka bekerja karena ingin menunjukan aktualisasi dirinya.
Hasil ini menggambarkan bahwa anak-anak sangat membutuhkan penghargaan dan pengakuan atas diri mereka masing-masing. Oleh karena itu, Masyarakat perlu menjalankan peran untuk menyediakan kedua hal tersebut secara positif. Agar anak-anak tidak mencari pengakuan dan penghargaan dengan cara-cara yang menyimpang. Seperti tawuran dengan senjata tajam agar diakui sebagai jagoan, merokok agar dianggap keren, melawan aturan agar terlihat menonjol, dan lain sebagainya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Daerah berharap aparatur di lembaga pelayanan publik dapat menjadi agen-agen perubahan yang aktif dalam melindungi hak-hak anak. Kami berharap forum ini dapat menjadi platform yang bagus untuk saling bertukar pengalaman, ide, dan pandangan-pandangan yang konstruktif. Agar kita dapat membangun sebuah komunitas, sebuah masyarakat yang inklusif dan peduli terhadap kebutuhan dan hak anak.
