Tugas Pokok Dan Fungsi

Perangkat daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari:

    • Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
    • Sub Bagian Keuangan
    • Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:

    • Seksi Pengembangan Potensi Sosial
    • Seksi Penyuluhan dan Kesetiakawanan Sosial

d. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:

    • Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
    • Seksi Rehabilitasi Sosial

e. Bidang Pendataan dan Penanganan Kemiskinan, terdiri dari:

    • Seksi Pengelolaan Data Fakir Miskin
    • Seksi Penanganan Kemiskinan Perdesaan dan Perkotaan

f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:

    • Seksi Pengarusutamaan Gender
    • Seksi Pengarusutamaan Hak Anak
    • Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak

g. UPTD;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

 
  • Uraian Tugas
Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Struktur organisasi, tugas dan fungsi perangkat daerah sebagai berikut:  

1.Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinsos PPPA mempunyai fungsi :

    1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
    2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataandan penanganan kemiskinan;
    3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
    4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
    5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan sosial, perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial serta pendataan dan penanganan kemiskinan;
    6. Pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
    7. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD;
    8. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dinsos PPPA. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, sekretariat menyelenggarakan fungsi :

    1. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinsos PPPA;
    2. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinsos PPPA;
    3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinsos PPPA;
    4. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinsos PPPA;
    5. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinsos PPPA;
    6. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
    7. Penyelenggaraan pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinsos PPPA;
    8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    9. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

3. Bidang Pemberdayaan sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi :

    1. Perencanaan perumusan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    3. Pelaksanaan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Daerah kabupaten, Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Daerah kabupaten, Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Daerah kabupaten, Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten, Penyuluhan Sosial dan Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial;
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

4. Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial

Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Perlindungan, Jaminan Sosial dan Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi :

    1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
    2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
    3. Pelaksanaan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
    4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
    5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi sosial terhadap anak terlantar, anak jalanan, anak nakal, korban tindak kekerasan, lanjut usia terlantar, penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana Daerah, penyandang masalah sosial dan warga negara migran korban tindak kekerasan serta penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Daerah serta pemulangan warga Negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal;
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

5. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penangananan Fakir Miskin mempunyai tugas perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE). Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Penanganan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi:

    1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
    2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
    3. Pelaksanaan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
    4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE);
    5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pendataan dan pengelolaan data fakir miskin cakupan Daerah, pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), verifikasi dan validasi data Program Keluarga Harapan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin, keluarga rawan sosial ekonomi (KRSE), keluarga rentan dan kelompok usaha bersama (KUBE); dan
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 

6. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

    1. Perencanaan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah,anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
    2. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah;
    3. Pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
    4. Pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah;
    5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Daerah, pemenuhan hak anak (PHA) pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah, pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluargadalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah, lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah dan penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah, anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah, terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah dan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah serta pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat Daerah; dan
    6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.